Niku News

Update Game 🎮

Laporan investigatif terbaru kembali membuka babak baru dalam kontroversi pemecatan 34 developer GTA 6.

Temuan ini mengungkap pesan dan diskusi yang berlangsung di server Discord serikat pekerja, yang diduga menjadi alasan utama Rockstar menilai telah terjadi pelanggaran berat.

Namun, banyak pihak menilai bahwa konteks sebenarnya jauh lebih kompleks.

Server Discord IWGB yang digunakan para developer disebut telah aktif sejak 2022 dan menjadi ruang diskusi mengenai kondisi kerja, isu internal, serta upaya kolektif untuk mendapatkan pengakuan serikat.

Dalam periode yang sama, Rockstar dilaporkan melakukan perubahan besar pada kebijakan Slack, termasuk penghapusan berbagai channel non-pekerjaan dan pembatasan penggunaan emoji.

Langkah ini memicu perbincangan internal yang kemudian dianggap sensitif oleh manajemen.

Laporan tersebut juga memuat dugaan bahwa beberapa pesan yang dibagikan, termasuk transkripsi email kebijakan Slack, dianggap sebagai penyebaran informasi internal yang melanggar aturan.

Kini, keputusan Rockstar memecat puluhan karyawan dinilai sebagai tindakan yang berdampak luas, terutama karena sebagian dari mereka telah bekerja lebih dari satu dekade atau berada dalam kondisi visa kerja yang rentan.

Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang praktik manajemen, batasan kerahasiaan perusahaan, serta hak pekerja dalam industri game modern.

Dengan proses hukum yang kini berjalan, kasus ini menjadi sorotan penting mengenai bagaimana hubungan antara studio besar dan tenaga kreatifnya dibentuk, dinegosiasikan, dan diuji di tengah tuntutan transparansi dan keadilan.

Update News 📰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang hasil dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 untuk membiayai perjalanan ke sejumlah negara seperti Inggris, Brasil, dan Malaysia.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dana tersebut berasal dari setoran fee atau yang dikenal dengan istilah "jatah preman" di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau.

Skema pemerasan itu muncul setelah adanya kenaikan anggaran dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Dalam praktiknya, Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas Ferry Yunanda mengumpulkan fee dari enam Kepala UPT Wilayah I–VI sebesar lima persen dari nilai proyek.

Uang itu diserahkan secara bertahap kepada Abdul Wahid, dengan ancaman mutasi bagi yang menolak.

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada November 2025 dan menyita uang tunai Rp800 juta, termasuk pecahan asing senilai 9.000 Poundsterling dan US$3.000.

Dari hasil penyelidikan, sebagian dana tersebut digunakan untuk perjalanan pribadi ke luar negeri.

Selain Abdul Wahid, dua pejabat lain yaitu Dani M. Nursalam dan M. Arief Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan f serta Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Semoga tidak tebang pilih ya KPK ini, provinsi di daerah Sumatera lainnya, juga patut diperiksa 😁