Abah Prabowo

PRABOWO TIDAK PERNAH SEJALAN DENGAN KEPENTINGAN NEOLIBERALISME, APALAGI OLIGARKI (Part #3)
By : Dwipa Pramudya

Bagian 3: Komitmen, Konsistensi dan Kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI.

"Without commitment you will never start, but more importantly, without consistency you will never finish [...] So, keep working, keep striving, never give up, fall down seven times, get up eight."

Diterjemahkan secara bebas, berbunyi:

"Tanpa komitmen Anda tidak akan pernah memulai, tetapi yang lebih penting, tanpa konsistensi Anda tidak akan pernah selesai [...] Jadi, teruslah bekerja, teruslah berjuang, pantang menyerah, jatuh tujuh kali, bangun delapan kali."

Saya memulai tulisan sederhana ini dengan mengutip pidato masyhur dari seorang aktor Hollywood bernama Denzel Washington saat dia menerima penghargaan NAACP di Pasadena, California, 11 Februari 2017.

Sebuah pidato kuat yang menurut saya cukup apik menggambarkan sosok Prabowo Subianto dengan segala ragam sepak terjang perjuangannya selama lebih dari satu dasawarsa (Baca tulisan saya pada Bagian 1: Koreksi Prabowo atas strategi ekonomi Indonesia. Era kampanye 2009-2019).

Tak hanya sampai disitu saja. Komitmen dan konsistensi Prabowo Subianto juga ditunjukkannya secara cemerlang saat menerima amanah dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019 yang lalu.

Beberapa capaian kinerja Prabowo sebagai Menhan yang bisa dicatat di sini, antara lain:

1. Pembentukan komponen cadangan (komcad) TNI yang diamanatkan dalam UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Pembentukan komcad ini sempat diwacanakan sejak pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun tidak terealisasi.

2. Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo juga tercatat berhasil mendirikan Rumah Sakit Modular Jenderal TNI LB Moerdani di Merauke, Papua, hanya dalam tempo 20 hari untuk penanganan Covid-19 dan mendukung pelaksanaan PON XX di Papua.

3. Prabowo berhasil mengantongi lisensi pembuatan kapal tempur canggih fregat Arrowhead 140 dari produsen asal Inggris, Babcock International. Kapal perang ini nantinya akan diproduksi PT PAL dan dilengkapi rudal permukaan dan udara.

4. Pemerintah mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Perancis. Penandatanganan pembelian pesawat tempur itu dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta, pada 10 Februari 2022. Secara keseluruhan, Indonesia berencana memboyong 42 jet Rafale.

5. Pada waktu bersamaan, selain pesawat tempur, Pemerintah juga berencana membeli dua kapal selam Scorpene asal Perancis. Rencana pembelian ini masuk dalam kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam yang telah ditandatangani PT PAL Indonesia dan NAVAL Grup dari Perancis.

6. Pertengahan November 2021, Prabowo memesan dua pesawat Airbus A400M yang memiliki konfigurasi multiperan tanker dan angkut. Kesepakatan ini termasuk paket dukungan lengkap untuk perawatan dan pelatihan. Selain itu, Kemenhan berkomitmen melakukan pembelian empat A400M tambahan.

7. Juni 2021, Prabowo juga menandatangani kontrak kerja sama pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia, Fincantieri. Melalui kesepakatan tersebut, Fincantieri akan menyuplai 6 fregat kelas FREMM dan 2 fregat bekas kelas Maestrale.

Selain kinerja yang dipenuhi dengan kebanggaan itu, Prabowo juga berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Diketahui, Prabowo sudah memperbarui Laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2022 untuk periodik 2020-2021. Dari hasil laporan terakhirnya, Prabowo tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2 triliun, naik hanya sebesar Rp3,1 miliar dibanding tahun 2020. Laporan tersebut diunggah di laman elhkpn.kpk.go.id. Di laporan tersebut juga terungkap Prabowo masih memiliki utang sebesar Rp8 miliar.

Sementara, Menteri lainnya yang memiliki harta fantastis diantaranya adalah Sandiaga Salahuddin Uno Rp10,62 triliun, Sakti Wahyu Trenggono Rp2,9 triliun, Erick Thohir Rp2,3 triliun, dan lain-lain.

Berdasarkan kinerja Prabowo yang gemilang sebagai Menteri Pertahanan, maka tak heran Pada 26 Februari 2022, Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyampaikan hasil riset kepuasan kinerja pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya? Prabowo Subianto mendapat penilaian tertinggi, yaitu 81,3 persen, jauh meninggalkan menteri lainnya.

Sebelumnya, yaitu pada 5 Februari 2022 lembaga riset Political Weather Station (PWS) juga menetapkan Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik sebesar 15,1%. Nilai ini tertinggi diantara menteri lainnya.

Terbatasnya ruang tulisan ini, maka saya tidak terlalu banyak mencantumkan prestasi kinerja Mas Bowo. Pembaca bisa langsung mencarinya di google.

Namun demikian, dari sekian banyak raihan prestasi kinerja Mas Bowo tersebut di atas dapat lah saya tarik beberapa pelajaran, sebagai berikut:

1. Komitmen Mas Bowo dalam membangun kekuatan pertahanan negara tidak diragukan lagi. Komitmen tersebut yang diperjuangkan secara konsisten sudah membuahkan hasil. Alutsista Indonesia semakin besar dan modern. Akhirnya, Indonesia dalam aspek kekuatan militer semakin diperhitungkan oleh nehara-negara lain. Dengan begitu, posisi tawar Indonesia juga semakin besar di kancah politik internasional.

2. Mas Bowo sukses menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintahan Jokowi di dunia internasional. Mas Bowo, sebagai seorang menteri berhasil secara gemilang membantu Presiden dan Wapres, sehingga bangsa ini semakin diterima dalam lingkungan internasional.

3. Dengan seizin presiden, Mas Bowo ternyata mampu menunaikan--meski belum semuanya--janji-janji politiknya di tahun 2019 yang lalu. Mas Bowo konsisten memperjuangkan kedaulatan dan martabat bangsa melalui peningkatan kekuatan militer dan sumber daya non-militer lainnya di bidang pertahanan. Ini sungguh luar biasa. Menuntaskan janji meski dalam batasan dirinya sebagai menteri.

Pada tulisan selanjutnya kita akan mengakrabi konsep Prabowo Subianto tentang The Asian Way sebagai sebuah alternatif di tengah-tengah kompetisi geopolitik global, maraknya isu-isu oligarki dan dinamika akumulasi modal swasta yang sudah mengarah pada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.

[Bersambung]
Depok, 27 Juni 2022

Bagian 1: Koreksi Prabowo atas strategi ekonomi Indonesia.
https://web.facebook.com/prabowoquotes/posts/1606610303058240/

Bagian 2: Neoliberalisme dan oligarki di mata seorang Prabowo.
https://web.facebook.com/prabowoquotes/posts/1611138709272066/

PRABOWO TIDAK PERNAH SEJALAN DENGAN KEPENTINGAN NEOLIBERALISME, APALAGI OLIGARKI (PART #2)
By : Dwipa Pramudya

Bagian 2: Neoliberalisme dan oligarki di mata seorang Prabowo.

Sejak perhelatan perdana di bawah panji-panji Partai Gerindra tahun 2009 hingga kini, Prabowo Subianto konsisten mengulang-ulang tema besar kampanyenya bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak berpihak kepada orang kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberalisme.

Bagi Prabowo, sistem ekonomi neoliberal yang demikian akan memberikan jalan agar sebagian orang menjadi kaya. Kemudian kekayaan itu diharapkan dapat menetes ke orang-orang miskin yang ada di bawahnya, akrab dikenal dengan istilah "trickle down effect". Teori menetes ke bawah ini pertama kali diperkenalkan Albert Otto Hirschman, pencetus faham Neoliberalisme. Konsep ini secara terang-terangan mengingkari semangat ekonomi kekeluargaan yang diusung UUD 1945 dan dituangkan secara tegas di dalam pasal 33.

David Harvey, dalam bukunya bertajuk A Brief History of Neoliberalism (2005), menyebut ada lima ciri utama dari neoliberalisme: 1) supremasi pasar, dalam arti campur tangan negara seharusnya minim dalam pengendalian harga; 2) fleksibilitas modal yang dampaknya adalah penerapan secara masif sistem kerja kontrak dan outsourcing; 3) deregulasi atau penghapusan yang membatasi perputaran modal; 4) pemotongan anggaran negara untuk belanja sosial seperti subsidi; dan terakhir 5) penghapusan konsep barang publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Dari pemahaman tersebut, kita mulai sedikit memahami isi kepala Prabowo dan sikap kerasnya terhadap neoliberalisme, sampai hari ini.

Di Indonesia, praktik neoliberalisme itu mulai nyata saat gelombang krisis moneter meningkat di tahun 1997-1998 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan orde baru Soeharto.

International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan lembaga-lembaga keuangan internasional berbondong-bondong masuk ke Indonesia memaksakan penerapan paket kebijakan ekonomi dengan nama Structural Adjustment Programme (SAP). Sebuah ideologi ekonomi yang dibalut dalam bentuk program bantuan pinjaman, hal yang serupa juga menimpa sebagian besar Asia dan Afrika. Formula IMF ini tak jauh berbeda dengan yang disebut David Harvey di atas.

"Tidak ada makan siang gratis", begitulah prinsip bantuan IMF ke Indonesia. Ada empat syarat utama dari IMF yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia: pengetatan anggaran, termasuk penghapusan subsidi; liberalisasi sektor keuangan; privatisasi BUMN; dan liberalisasi perdagangan. Pembaca yang berakal akan memahami dampaknya bagi rakyat kecil, seperti kenaikan BBM, transportasi, Tarif Dasar Listrik (TDL), pendidikan, kesehatan, dan jatuhnya BUMN ke tangan swasta.

Pemahaman Prabowo tentang bahaya Neoliberalisme ini sejalan dengan banyak ahli lainnya. Prabowo tidak sendirian.

Sebut saja nama Dr. Mohtar Mas'oed dalam buku bertajuk "Politik, Birokrasi dan Pembangunan". Arief Budiman & Ph. Quarles van Ugford dengan judul buku "Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan". Atau buku karya Yoshihara Kunio "Kapitalisme Semu Asia Tenggara." Silakan Anda melacaknya melalui buku-buku tersebut. Nama-nama populer lainnya seperti Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy, atau Revrisond Baswir.

"Saya dulu tertarik sama Neolib. Tapi saya lihat ternyata paham itu bohong. Kesejahteraan nggak netes-netes ke bawah. Malah dibawa ke luar negeri oleh elit," ujar Prabowo saat berpidato di Gedung Serbaguna Istana Kana Cikampek, Sabtu, 31 Maret 2018.

Secara jujur dan berani, Prabowo bicara blak-blakan tentang pengaruh elit Indonesia dalam pembangunan dan mazhab yang dipertarungkan diantara mereka.

"Siapa elit itu? elit itu pimpinan. Saya juga elit. Bedanya saya elit sadar, sudah tobat dan setia," kata Prabowo.

Kritik Prabowo ini ditujukkan kepada elit Indonesia yang secara sistemik telah melanggar UUD 1945 pasal 33. "Satu keluarga menguasai jutaan hektare. Indonesia itu asas kekeluargaan bukan kapitalisme."

Begitulah pandangan dan sikap Prabowo terhadap perkembangan neoliberalisme, sama kerasnya dengan sikapnya terhadap sekumpulan elit yang berkuasa di atas negara demi kepentingan pribadi, kita mengenalnya dengan oligarki.

Akhirnya, kita semakin memahami bahwa Prabowo selalu mengambil jalan yang berbeda dengan neoliberalisme, apalagi oligarki. Tentang oligarki, kita akan urai di tulisan berikutnya.

[Bersambung]
Depok, 20 Juni 2022

PART #1: Bagian 1: Koreksi Prabowo atas strategi ekonomi Indonesia.
https://web.facebook.com/prabowoquotes/posts/1606610303058240

PRABOWO TIDAK PERNAH SEJALAN DENGAN KEPENTINGAN NEOLIBERALISME, APALAGI OLIGARKI (PART #1)
By : Dwipa Pramudya

Bagian 1: Koreksi Prabowo atas strategi ekonomi Indonesia.

Sebagian besar kita terlalu menyederhanakan definisi oligarki sekadar sebagai sekumpulan kecil orang-orang kaya yang ada di dalam sebuah pemerintahan untuk mengendalikan kekayaan negara demi kepentingan pribadi.

Kemudian pemahaman keliru yang demikian ditimpakan kepada Prabowo Subianto secara serampangan. Tuduhan lainnya yaitu melekatkan Prabowo Subianto sebagai menantu Soeharto, penguasa Orde Baru yang mendukung ekonomi Indonesia ke arah Neoliberalisme. Tuduhan brutal yang lemah secara teoritik dan sangat ahistoris.

Di setiap kekeliruan cara pandang selalu membawa dampak yang menyertainya. Salah satunya adalah mengabaikan produk-produk kebijakan publik sebagai suatu proses panjang dicantara aktor-aktor negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aktor non-negara lainnya. Kebijakan publik bukan hasil kerja perseorangan.

Dampak lainnya adalah kita terlalu menyederhanakan persoalan kebangsaan menjadi hanya sekadar kekeliruan perseorangan, padahal ini adalah soal sistem yang mengikat banyak kelompok kepentingan dengan beragam mazhab yang diperjuangkan.

Karena keterbatasan ruang di selasar media sosial kita akan membatasi uraian terkait dampak kekeliruan cara pandang tersebut. Kawan-kawan bisa menambahkannya sendiri di kolom komentar.

Untuk mempersingkat tulisan ini, dengan mengikuti alur pemikiran tersebut di atas mari kita simak kritik Prabowo Subianto atas strategi ekonomi Indonesia yang sudah dan sedang berjalan saat ini. Dari situ kita secara obyektif akan menilainya bersama-sama.

1. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian budaya.

Medio tahun 2009 adalah perhelatan perdana Prabowo di panggung pilpres di bawah panji-panji Partai Gerindra. Saat itu Prabowo adalah Cawapres yang berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri.

Simak kutipan pidato Prabowo pada 31 Maret 2009 di Gelora B**g Karno: "Pemerintah kita bisanya pinjam uang dari negara lain. Bangsa Indonesia menjadi tertawaan bangsa lain, bangsa yang lemah dan tidak bisa menjaga kekayaannya. Kalau strateginya salah, apa harus dilanjutkan ? Kalau strateginya tidak membawa kemakmuran, apa harus dilanjutkan?".

Pada pidato itu Prabowo menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai solusi atas masalah ketergantungan utang dengan cara mengoptimalkan sumber daya ekonomi dalam negeri. Ia juga menganjurkan penerapan sistem ekonomi campuran; karena jika sistem liberal dibiarkan tanpa kontrol dan ugal-ugalan, maka rakyat miskin dan lemah akan makin tidak berdaya.

Kritik Prabowo di ajang perdana ini berbasis pada kegagalan sistem neoliberalisme dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Pemotongan subsidi rakyat yang berdampak pada melonjaknya BBM, TDL, harga sembako, termasuk privatisasi BUMN yang terbukti gagal.

2. Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur Serta Bermartabat.

Pada medio tahun 2014, kali ini Capres Prabowo berpasangan dengan Cawapres Hatta Rajasa. Sekali lagi Prabowo konsisten mengusung konsep kemandirian bangsa.

Di mata Prabowo, selama bertahun-tahun tidak ada accumulation of national wealth di Indonesia. Indonesia meratap sebagai negeri konsumtif, upah buruh murah dan hanya jadi pasar bagi produk-produk asing.

Prabowo mencontohkan kalau Indonesia belum mampu memproduksi mobil nasional setelah 68 tahun merdeka, sedangkan Malaysia sudah membuatnya sejak 20 tahun yang lalu.

Sikap ini mengkonfirmasi bahwa Prabowo selalu berbeda jalan dengan kepentingan neoliberalisme.

Momentum pilpres 2014 ini, secara berani Prabowo mengungkap mengenai kebocoran anggaran, atau dalam bahasa moderat sebagai kerugian potensial. Kalimat ini kemudian viral bahkan menjadi olok-olok bagi lawan: Bocor! Bocor! Bocor! Sebuah olok-olok yang kemudian hari disesali oleh kubu lawan dan menjadi kenyataan. Kas Negara kita memang lemah dan korupsi yang merajalela.

3. Tetap konsisten pada gagasan kemandirian bangsa.

Medio tahun 2019, masih segar dalam ingatan kita, momentum elektoral yang menguras banyak tenaga dan pikiran.

Simak isi pidato Prabowo: "...Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia, kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri."

Sekali lagi Prabowo meletakkan komitmennya pada arah perekonomian Indonesia yang berseberangan dengan Neoliberalisme. Prabowo secara sungguh-sungguh mengedepankan sikapnya menolak impor dan menambah utang luar negeri.

Masih segar ingatan kita saat Prabowo mengkritik bisnis start up di Indonesia. Bagi Prabowo, apabila unicorn dalam negeri Indonesia dikuasai asing maka imbasnya adalah dalam strategi dan pengembangan pasar, tidak lagi menjadi hak mutlak pengembang, melainkan justru dikendalikan investor. Kekayaan nasional pergi ke luar negeri.

Peringatan Prabowo pada pilpres 2019 itu sepertinya kini menemui kebenarannya. Fenomena startup lakukan efisiensi dengan melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan demi mengurasi biaya operasional bahkan tak cuma terjadi di Indonesia tetapi secara global. Jika di Indonesia dikabarkan Zenius, JD.ID, hingga LinkAja melakuakan PHK karyawan, startup global seperti Vtex, Paypal hingga Snap juga melakukannya. Kabarnya startup di sektor teknologi di beberapa negara memangkas total lebih dari 15 ribu pekerjanya di bulan Mei 2022.

Pada akhirnya, inilah sebuah komitmen yang sudah disuarakannya sejak dulu dan tidak bergeser meski sejengkal. Prabowo selalu bersimpang jalan dengan neoliberalisme. Tidak terbantahkan.

[Bersambung]

Depok, 13 Juni 2022

PRABOWO, PROTOTYPE PEMIMPIN DALAM KRISIS
Oleh: Frank Wawolangi

Sebagai kader partai Gerindra, saya pernah mengikuti diklat kader Partai di Hambalang selama 3 minggu lamanya. Salah satu yang menjadi perhatian saya saat itu adalah pelajaran baris berbaris atau PBB. Saya yang masyarakat sipil (Non Militer) mempertanyakan fungsi dari pelajaran tersebut. Untuk apa? Memang nya kita mau perang? Mau jadi tentara gadungan? Namun semua itu terjawab ketika kami semua dikumpulkan untuk audiens dengan ketua umum Gerindra, Prabowo Soebianto.

Alasan mengapa Kader Partai Gerindra harus mengikuti pelajaran PBB adalah, untuk menjadi disiplin, untuk kompak dan solid dengan menyamakan irama dan menyatukan berbagai gerakan kecil menjadi sebuah gerakan besar. Sangat filosofis memang, namun satu hal yang saya petik dari Prabowo mengenai PBB: SIAP MEMIMPIN, SIAP DIPIMPIN.

Ya, Siap Memimpin, siap Dipimpin. Pelajaran ini yang sepertinya kurang dipahami oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Padahal ilmu ini wajib diterapkan oleh pemimpin manapun. Kita semua menyaksikan Indonesia dihadapkan oleh berbagai krisis kepemimpinan dalam 5 tahun terakhir ini. Dimulai dari pembatasan sosial akibat Covid-19, lesunya ekonomi nasional, ketegangan antar menteri, bahkan yang terbaru adalah kurang harmonisnya Panglima TNI dengan KASAD, serta kasus FS dan TM di kepolisian RI.

Pelajaran baris berbaris seandainya dipraktikan ke tiap institusi di Indonesia, pasti akan menciptakan soliditas yang diperlukan oleh bangsa ini menghadapi krisis. Dan tiap pemimpin instisusi apabila memahami filosofi “Siap Memimpin, siap Dipimpin”, pasti ego sektoral antar institusi akan menurun. Karena semuanya akan sadar, bahwa ini semua untuk kebaikan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita semua.

Prabowo telah menerapkan prinsip “Siap Memimpin, siap Dipimpin” itu tadi sepanjang hidupnya. Beliau pernah menjadi “orang kuat” di militer. Namun ketika Prabowo harus meletakkan tongkat komando nya, meski berat pun ia lakukan, demi bangsa ini. Begitu juga ketika Prabowo harus mengakui kekalahannya dalam Pemilu 2014 dan 2019. Bahkan Prabowo rela menjadi “anak buah” Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan RI.

Saya kira hampir semua pendukung Prabowo tidak rela pada saat itu. Namun akhirnya saya teringat prinsip “Siap Memimpin, siap Dipimpin”, maka saya dapat memahami keputusan itu. Dan ketika saya melihat Prabowo mempertemukan Panglima TNI dengan KASAD, disitu saya tahu bahwa tidak salah memilih pemimpin seperti Prabowo. Pemimpin yang memimpin dengan bijaksana, mengayomi, tidak berjarak dengan yang dipimpinnya dan ikut merasakan perasaan rakyatnya. Disitulah pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Mengapa dibutuhkan Indonesia? Tahun 2023, adalah tahun yang diramalkan dengan ketidakpastian global. Dalam jurnal internasional, the Foreign Affairs bulan September/Oktober 2022, tahun 2023 dinyatakan menjadi periode ketidakpastian, “The Age of Uncertainty”. Semua dimulai dari perang dagang China vs US, merebaknya virus Covid-19, perang Russia melawan Ukraina dan The Feds menaikkan suku bunga yang memicu bangkrutnya banyak negara di dunia. Beberapa negara di Eropa sudah jatuh ke dalam resesi. Bahkan Inggris dan Perancis sudah mengalami pada krisis pangan.

Kondisi ini apabila tidak diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, maka Indonesia pun akan menghadapi krisis ekonomi, pangan dan energi. Namun yang paling dikhawatirkan ketika hal tersebut terjadi adalah, krisis kepemimpinan. Indonesia, apabila salah memilih pemimpinnya, maka taruhannya adalah rakyatnya sendiri dan berujung pada perpecahan. Hal inilah yang harus dihindari oleh kita semua, dengan memilih pemimpin yang tepat menghadapi krisis.

Pada akhir audiensi kami dengan Prabowo, saya sempat bertanya kembali: Berarti Indonesia yang butuh Prabowo, bukan Prabowo yang butuh Indonesia? Beliau menjawab, “Seorang anak butuh ayahnya untuk bertahan hidup, namun seorang ayah butuh anaknya agar dia merasa “hidup”, itulah mengapa saya rela berkorban untuk menjaga konstitusi.

Seandainya pada saat krisis, Indonesia dipimpin oleh orang yang “gila” jabatan, “haus” kekuasaan, maka perpecahan bangsa tidak dapat dielakkan. Disitulah diperlukan pemimpin bangsa yang bijak untuk menyikapi krisis. Pemimpin yang memiliki karakter “Siap Memimpin, Siap Dipimpin”. Memang sudah semakin “punah” pemimpin yang berkarakter seperti itu, mungkin Prabowo salah satu yang tersisa. Disinilah momen saya merasa bahwa Prabowo adalah pemimpin Indonesia yang tepat.

( Jakarta, 21 Okt 2022 )

SEPI ING PAMRIH, RAME ING GAWE
Oleh : Abdul Kholik

Satu lagi, pepatah Jawa yang dipegang teguh Pak Prabowo Subianto (PS-08) dan dijalani dengan baik serta ditanamkan kepada para kader : "Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe" (sepi di imbalan, rame di kerja). Maknanya, jangan berharap mendapat imbalan atau pujian dalam bekerja keras. Dari maknanya yang sangat dalam itu, pepatah tersebut mengajarkan pada kita agar bekerja keras dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, dari siapa pun.

Keikhlasan dalam bekerja keras pada akhirnya akan melahirkan sikap ; "dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang". Atau menurut Gus Dur , "Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran".

Dan faktanya, PS-08 telah menjalani pepatah itu dengan serius. Contohnya adalah ketika PS-08 memberikan santunan kepada korban letusan Gunung Merapi beberapa tahun lalu. Beliau merasa risih ketika acara tersebut difoto-foto, diabadikan untuk disebar ke media.

"Kalau bantu ya bantu aja. Saya datang ke sini untuk melihat dan membantu korban yang lagi susah. Ngapain harus simbolik-simbolik sih ?", kata PS-08, seperti dikutip Sudaryono, Wakil Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Respon PS-08 itu sontak membuat kaget seluruh rombongan, para relawan yang di lapangan dan banyak orang di sana. "Sayang sekali, momen di Magelang itu Saya nggak sempat foto-foto, karena sudah gugup dengan situasi seperti tersebut", kata Sudar, yang saat itu sebagai Aspri bertugas mendampingi beliau.

Sudar mengaku sering mengikuti kegiatan PS-08 dari dekat. Bahkan, dalam setiap kegiatannya, Menhan seringkali tidak membawa wartawan atau juru foto. "Beliau tidak biasa, apa-apa harus selalu bawa wartawan atau juru foto", katanya.

Sehingga, katanya, wajar saja jika nama atau wajah PS-08 jarang diberitakan dan nongol di TV, karena PS-08 memang tidak s**a pencitraan. "Beliau tidak biasa, dan memang tidak s**a dengan pencitraan. Bapak bilang 'sepi ing pamrih, rame ing gawe'. Jadi, kalau pemberitan tentang beliau itu jarang ada, kita semua bisa memaklumi", tandasnya.

Momentum pemberian bantuan untuk korban letusan Gunung Merapi di atas hanyalah satu di antara sekian banyak contoh kerja PS-08 yang "sepi ing pamrih". Masih banyak contoh lain, di banyak sektor.

Di jalur pendidikan misalnya, PS-08 tidak hanya memberikan bea siswa bagi anak asuh yang jumlahnya ada ribuan, khususnya dari daerah Papua dan NTT. Tapi juga membuat universitas UKRI serta memaksimalkan beasiswa di universitas pertahanan. Belum lagi yang secara personal disekolahkan di berbagai Universitas ternama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan biaya dari PS-08.

Di internal partai, pendidikan khusus diintegrasikan dalam sistem kaderisasi yang disebut Gerindra Masa Depan (GMD), yang sampai saat ini memasuki angkatan ke-13. GMD adalah wadah pelatihan bagi anak-anak muda yang berbakat.

Di dunia olah raga, Pencak Silat Indonesia begitu naik daun di kancah dunia setelah diketuai oleh PS-08. Juga Polo, olah raga yang dibawa oleh PS-08 ke Indonesia dan kemudian menjadi terkenal di khalayak umum. Jangan lupa, PS-08 juga memimpin kesuksesan pendakian Puncak Gunung Everest. Dan masih banyak yang lain, yang akan dibahas di tulisan terpisah.

Kembali ke Gus Dur. Apa yang disampikan cucu pendiri NU itu benar. "Orang yang paling Ikhlas untuk rakyat Indonesia ya Prabowo", kata Presiden RI Ke-4 itu.

Rabo Pon, 19 Okt 2022
( Abdul Kholik )

MENANTI PRABOWO MELAWAN RESESI
Oleh Frank Wawolangi

Belum lima tahun yang lalu, kita menyaksikan debat calon presiden tahun 2019 antara Jokowi melawan Prabowo. Dimana pada saat itu Prabowo dianggap sangat pesimis melihat kondisi global kedepannya. Prabowo diframing habis, dianggap selalu menakut-nakuti rakyat dengan ketidakpastian global, ancaman invasi negara lain dan hilangnya kedaulatan negara kita.

Namun seperti yang kita alami sendiri, pada tahun 2019 dunia dihajar oleh covid-19 yang berdampak pada resesi global. Selain itu perang dagang China vs AS, konflik Russia melawan Ukraina yang membawa kita pada kondisi menuju krisis global dimulai dari pangan energi dan ekonomi. Apa yang selama ini di “pesimis” kan oleh Prabowo benar-benar terjadi dan nyata.

Tercatat sampai saat ini ada 25 negara telah dianggap “bangkrut”. Negara sebesar Inggris dan Perancis pun telah mengalami krisis pangan setelah sebelumnya negara-negara Eropa lainnya dihantam krisis energi. Sehingga terlihat jelas dan nyata, bahwa apa yang selama ini diperingatkan oleh Prabowo Soebianto bukanlah pesimisme namun sebuah warning bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, di media massa dan online, Pemerintah Indonesia seakan-akan mengajak rakyat Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi resesi tahun 2023. Banyak ekonom senior, junior dan ekonom jadi-jadian semuanya latah menyuarakan ketidakpastian global. Atau bahasanya ya itu tadi, “pesimisme”. Bahwa Kondisi perlambatan ekonomi juga akan mengunjungi Indonesia, oleh karena itu rakyat Indonesia harus bersiap-siap. Pemerintah pun juga sudah mulai pelan-pelan menaikkan suku bunga nya. Mitigasi resiko pun sudah dipersiapkan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global.

Dan Prabowo sebagai seorang pemimpin selalu menawarkan solusi bagi setiap krisis yang ada. Solusi untuk melawan resesi sudah lama dipikirkan oleh Prabowo yang juga sudah lama dikerjakan oleh Partai Gerindra pimpinan Menteri Pertahanan RI yang ke 26. Salah satunya Program “Big Push Strategy” yang melakukan penanaman jagung dan aren besar-besaran untuk menghasilkan biofuel yang kita kenal dengan penamaan program "Food Estate".

Ketika perlambatan ekonomi terjadi di seluruh dunia, hanya negara yang mampu memproduksi pangan dan energi nya sendiri yang akan bertahan, dan bahkan menjadi negara “maju”. Indonesia bahkan akan menjadi negara produsen yang diperebutkan negara-negara lain. Ketika hal tersebut terjadi, maka Indonesia mampu terhindar dari resesi dan dapat melangkah menjadi negara yang diperhitungkan.

Disinilah letak strategis dari pemimpin suatu bangsa. Memilih pemimpin itu bukan sekedar memilih orang yang paling “baik”, paling “terzolimi”, paling “populer”, paling “alim” atau yang paling “kaya”. Namun memilih pemimpin bangsa seharusnya orang yang visioner. Orang yang mampu menjawab perkembangan jaman. Orang yang mampu menjawab persoalan bangsa.

Tidak dapat dipungkiri, Prabowo Soebianto telah membuktikan bahwa beliaulah jawaban dari tiap persoalan di Indonesia. Jadi berhentilah memikirkan untung rugi atau bagaimana hitung-hitungan politik. Memilih Prabowo sebagai presiden RI adalah usaha kita untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

( Jakarta, 20 Okt 2022 )

Pepo, Mau Ke Mana ?
By : Abdul Kholik

Rencana pembentukan Koalisi Gerindra-PKB sudah matang, pasca pertemuan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar Sabtu, 18 Juni 2022.

PKS segera menyusul. "PKS akan bahas kemungkinan koalisi dengan PKB dan Gerindra pada Rapimnas 20-21 Juni ini", kata Nabil Ahmad Fauzi, salah satu Ketua DPP PKS.

Bagaimana dengan Partai Demokrat ? Pepo belum ada sikap. Pun Sang Pangeran, AHY. Tapi anak buahnya malah menyindir. "Kami menghargai jalinan komunikasi mereka. Ibarat anak gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Ha ha ha ....", kata Andi Arief, Ketua Bappilu Demokrat.

Saya gak ngerti, apakah Andi Arief ini sewot, iri, atau gimana. Karepmu lah Brow..

Dalam UU Tentang Pilpres, syarat mengusung Paslon adalah 20% kursi DPR atau 25% suara Pemilu. Acuannya Pemilu sebelumnya. Jadi, Pilpres 2024 acuannya Pileg 2019.

Mengacu pada Pemilu 2019, di Pilpres 2024 ini hanya PDIP yang memenuhi syarat untuk mengusung Capres/Cawapres sendiri, tanpa koalisi. Partai-partai lain harus koalisi.

20% dari 575 kursi DPR adalah 115. Sekarang kita lihat hitungan di atas kertas rencana Koalisi Pilpres 2024.

(1). Gerindra (78) + PKB (58) + PKS (50) = 186 kursi
(2). Golkar (85) + PAN (44) + PPP (19) = 148 kursi
(3). PDIP = 128 kursi
(4). Nasdem (59 kursi)
(5). Demokrat (54 kursi)

Jika PDIP usung sendiri Paslon dan Nasdem koalisi dengan PD, maka Pilpres 2024 akan menghasilkan 4 Paslon Capres/Cawapres.

Itu hanya hitungan di atas kertas. Perubahannya tergantung pada dinamika yang berkembang.

Nah, kembali ke Pepo. Apakah PD akan berkoalisi dengan Nasdem ? Saya ragu. Dalam Rakernas Nasdem kemaren nama AHY tidak ada. Diusulkan peserta pun tidak. Ini tanda, mereka tidak akan berkoalisi. Kecuali faktor "the power of kepepet".

Apakah Pepo akan merapat ke Gerindra+PKB+PKS ? Ingat, tanpa PD, koalisi ketiga partai ini sudah bisa mengusung Paslon sendiri. Bahkan Gerindra dan PKB pun sudah memenuhi syarat.

Seperti Pilpres 2019, tanpa PD, koalisi Prabowo-Sandi sudah bisa usung Paslon sendiri. Tapi karena belas kasihan Prabowo, PD tetap diterima di detik-detik terakhir sebelum pendaftaran. Seandainya waktu itu koalisi meninggalkan PD, maka di Pilpres 2024 ini PD tidak dapat ikut usung Calon, walaupun dengan koalisi. Bahkan jika kursinya lebih dari 115, tetap tidak bisa. Ketentuan UU-nya memang begitu.

Jadi, koalisi Gerindra+PKB+PKS gak usah pusing mikirin Pepo. Terserah dia mau ke mana.

( Depok, 20 Juni 2022 )