Muhammad said Didu

10 kelompok perusak bangsa :

1) Oligarki
2) Politisi busuk
3) cendekiawan Kanebo
4) aktivis kecoa buntung
5) pejabat penjual diri
6) mahasiswa “avansa”
7) bintang dan mantan bintang tameng oligarki
8) penegak hukum bayaran
9) ulama dan tokoh agama “pedagang” ayat
10) buzzerRp

Jenderal tentara dan polisi yang korup dan bisa dibeli adalah ancaman terbesar kedaulatan negara.

Kemarin ada analisis yang memuji kecanggihan teknologi Amerika dalam menculik Presiden Maduro. Canggih, cepat, sunyi dan efektif.

Persenjataan Amerika mungkin canggih. Tapi, inilah sebenarnya senjata terpenting: musuh dalam selimut Maduro.

Pemerintahan baru Venezuela kini menahan Jenderal Javier Marcano Tabata, kepala pasukan pengawal Maduro.

Sang jenderal dianggap berkhianat membocorkan koordinat posisi Presiden Maduro dan mematikan protokol pertahanan udara untuk memudahkan serangan Amerika.

Dalam menjaga kedaulatan sebuah negeri, kecanggihan teknologi hanya punya peran sedikit. Peran terpenting adalah integritas dan loyalitas para jenderal kepada negaranya.
Dalam sejarah, sebagian besar kudeta terhadap raja/presiden datang dari pengkhianatan orang-orang di sekelilingnya. Bukan dari kekuatan luar.

Jenderal tentara dan polisi yang korup dan bisa dibeli adalah ancaman terbesar kedaulatan negara.

Catatan : Muhammad Said Didu.

Saya tidak tahu dari siapa tulisan ini.
Saya tertarik pada alinea terakhir tulisan tersebut :

Jenderal Tentara dan Polisi yang korup dan bisa dibeli adalah ancaman terbesar kedaulatan Negara

Apakah kalimat terakhir tersebut sudah terjadi di Indonesia ?

Kalau sudah maka saatnya rakyatbersatu merebut kembali kedaulatan yg mereka sudah jual.

Persiapan pembentukan GMKR - Gerakan Merebut (kembali) Kedaulatan Rakyat.

Karena penguasa, tokoh, politisi, cendekiawan sebagian besar menjadi pedagang utk menjual kedaulatan rakyat - maka dirasa perlu adanya wadah bersama untuk merebut kembali kadaulatan rakyat yg telah dan akan diserahkan oleh mereka ke Oligarki dan Asing.

Berharap agar sebagian besar rakyat bersatu melawan para perampok kedaulatan rakyat dalam GMKR

Posisi rakyat saat ini :
sangat kecewa terhadap rezim sebelumnya - tapi belum terlihat harapan menjadi labih baik dari rezim saat ini.

Selamat sore Ngopi dulu semuanya

MOROWALI – Temuan bandara yang disebut “ilegal” di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP menjadi sorotan dan diduga membuka tabir praktik tambang yang selama ini tersembunyi. Hal ini diungkap Muhammad Said Didu dalam akun Youtube Manusia Merdeka.

Menurut Said Didu, PT IMIP dibangun untuk menampung smelter besar di Morowali, meski pada awalnya belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sah.

Ia menilai pembangunan smelter ini dilakukan lewat jalur “tidak resmi”, karena seharusnya izin keluar dari Menteri ESDM, namun pembangunan berjalan dengan izin Menteri Perindustrian dan dukungan pejabat bekas Kementerian Perindustrian.

Said Didu menjelaskan bahwa sejak awal 2015, pembangunan smelter PT IMIP sudah berlangsung termasuk fasilitas hotel dan pelabuhan.

Semua fasilitas ini disebutnya dibangun untuk memindahkan smelter yang sebelumnya berada di Cina ke Indonesia. Ia menilai pemerintah memberi fasilitas lengkap mulai dari bebas pajak, izinmasuk tenaga kerja asing, hingga kemudahan operasional, sehingga proyek ini berjalan cepat.

Menurutnya, setelah smelter berdiri, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan larangan ekspor ore nikel (OR) dari dalam negeri. Langkah ini otomatis menyalurkan seluruh OR ke PT IMIP yang dimiliki asing.

“Pola ini menciptakan monopoli sehingga masyarakat lokal tidak mendapat manfaat ekonomi yang signifikan dari tambang tersebut,” ujarnya

Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan bandara di kawasan IMIP. Bandara ini besar dan memungkinkan mobilitas tenaga kerja asing masuk dan keluar dengan mudah.

“Ada kemungkinan bandara ini beroperasi tanpa izin resmi, dan hal tersebut memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus yang tidak transparan,” katanyaIa juga menyinggung fenomena serupa di tambang nikel di Halmahera Utara dan Maluku Utara yang membentuk semacam “negara dalam negara” di kawasan industri.

Said Didu menegaskan bahwa hingga 2025, tidak ada perbaikan signifikan bagi masyarakat setempat. Infrastruktur ekonomi lokal masih minim, sementara nikelnya telah diekspor dalam jumlah besar.

“Temuan kasus bandara “ilegal” ini berpotensi membuka seluruh skandal terkait penyerahan tambang ke pihak asing yang selama ini tersembunyi,” jelasnya

Selain itu, Said Didu mengingatkan kasus ekspor ilegal OR sebanyak 5,3 juta ton yang pernah ditemukan KPK dengan nilai sekitar 14,5 triliun rupiah.

Ia menduga pelabuhan PT IMIP menjadi jalur penyelundupan utama. Pengawasan bea cukai dianggap mudah dimanipulasi karena dikendalikan oleh oknum tertentu sehingga memudahkan praktik yang tidak transparan.

Said Didu berharap langkah penertiban yang dilakukan tim PKH pimpinan Jenderal TNI Safri Samsudin dapat membongkar seluruh praktik pelanggaran hukum tambang di Morowali serta kawasan lain termasuk Maluku, Papua, dan Kalimantan.

“Hal ini penting untuk membuka kebusukan yang selama ini diselimuti karpet merah pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)

“Operasi Militer” penyelamatan sumber daya alam yg dilakukan di Bangka dan Morowali yg diperkirakan akan menyelamatkan perampokan sumber daya alam ratusan trilyun perlu dilanjukan ke wilayah-wilayah lain, seperti Wade Bay, Maluku Utara, Kalbar, Kaltara, Kaltim dll.

KPK ini masih layak dilanjutkan kah?