dahliakd shop

Jum,at berkah
yg punya kartu bpnt dan PKH Alhamdulillah hari ini cair serentak untuk bank BSI ya teman2,
Pencairan bertahap ya,
Terimakasih

📰 ANEUK GAMPONG | ACEH UTARA

Pengelolaan dana kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, menjadi sorotan setelah sejumlah kebutuhan utama karnaval yang digelar pada 16 Agustus 2026 disebut tidak terpenuhi.

Dana sekitar Rp47,8 juta dipertanyakan. Dugaan persoalan tersebut mengarah kepada Muhammad Irfan, S.STP., Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tanah Luas yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia kegiatan.

Camat Tanah Luas, Bachtiar, S.E., membenarkan adanya persoalan tersebut. Menurutnya, dana kegiatan berasal dari Forum Keuchik sekitar Rp28,5 juta, K3S Rp10 juta, UPTD Puskesmas Rp2 juta, Balai Pertanian Rp1 juta dan KUA Rp1 juta.

Persoalan diketahui ketika karnaval berlangsung. Sejumlah kebutuhan, seperti hadiah dan konsumsi, disebut bermasalah. Bahkan, penampilan anak-anak hampir terkendala karena penyedia sound system disebut sempat hendak menarik peralatannya akibat persoalan pembayaran.

Irfan kemudian menyampaikan alasan bahwa rekening atau ATM yang digunakan untuk mengelola dana kegiatan sedang diblokir.

Masalah tersebut selanjutnya berlanjut ke pemeriksaan oleh Forum Muspika di Mapolsek Tanah Luas.

Dalam pemberitaan Berita Merdeka, Irfan disebut mengakui telah menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi di hadapan Muspika, dengan disaksikan istri dan mertuanya.

Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan penggunaan dana untuk judi online. Namun, dugaan tersebut masih dalam pendalaman dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Camat Tanah Luas saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut memberikan jawaban dalam bahasa Aceh, “Kaneutupu keudro adoe” yang berarti kurang lebih “Adek sudah tahu sendiri.”

Sementara itu, Muhammad Irfan telah dikonfirmasi melalui WhatsApp untuk memberikan hak jawab. Hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan disebut belum memberikan tanggapan.

Irfan sebelumnya diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Gampong pada DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara.

Informasi mengenai dugaan penggelapan dana dan penggunaan untuk judi online masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak terkait. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Selengkapnya: BERITAMERDEKA.net

Aceh itu sebuah bangsa Ken suku atau pun kelompok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan simulasi anggaran terkait rencana memberikan kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, serta memberi peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi PNS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan simulasi anggaran terkait rencana memberikan kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, serta memberi peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi PNS.

Menurut Purbaya, langkah tersebut telah dihitung dalam anggaran tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Ia menegaskan kebijakan itu dapat dijalankan tanpa membahayakan keberlanjutan fiskal, dengan defisit tetap terjaga di level 2,4%.

BANDA ACEH – Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

JK menilai, kericuhan saat peringatan 21 Tahun Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, terjadi akibat kurangnya perhatian pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh.

Menanggapi hal itu, Faisal Rizal Hasan yang juga eks kombatan GAM Wilayah Peureulak berharap JK tidak menerima laporan yang keliru mengenai situasi yang terjadi di lapangan.

Menurut Faisal, kericuhan yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman bukan dipicu oleh kelompok eks kombatan GAM.

Massa yang hadir, kata dia, merupakan masyarakat Aceh yang antusias mengikuti doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM.

“Dalam hal ini ingin saya tegaskan bahwa kericuhan massa di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bukanlah dari kelompok eks kombatan GAM,"

"Itu murni masyarakat Aceh yang antusias hadir untuk mengikuti doa bersama di Hari 21 Tahun Damai antara RI dan GAM,” kata Faisal.

Ia mengatakan, masyarakat hadir untuk berdoa agar perdamaian di Aceh tetap terjaga.

Namun, di tengah peringatan tersebut terdapat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat karena setelah 21 tahun perdamaian, masih banyak butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai belum terealisasi.

Faisal bahkan menyebut realisasi butir-butir MoU Helsinki hingga kini belum mencapai 30 persen.

Karena itu, ia meminta Jusuf Kalla berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat langsung dalam proses perdamaian Aceh untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi.

“Kami minta kepada Bapak Jusuf Kalla agar tidak menerima laporan yang salah dari tim Bapak yang ada di Aceh,"

"Baiknya Bapak koordinasi dengan para pihak dalam hal ini juru runding dari GAM dan RI serta Pemerintah Aceh, untuk duduk bersama supaya jelas di mana duduk persoalan Aceh saat ini,” ujarnya.

Tanggung Jawab Moral JK
Faisal juga mengingatkan Jusuf Kalla memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan perdamaian Aceh karena terlibat langsung dalam proses perundingan damai antara RI dan GAM.

“Dalam persoalan MoU dan UUPA, Pak Jusuf Kalla juga harus bertanggung jawab karena Bapak terlibat jauh dalam perundingan damai antara RI dan GAM,"

"Jangan Pak Jusuf Kalla lepas tangan begitu saja dan melempar bola kepada pemimpin GAM ketika ada kericuhan tentang butir-butir MoU tersebut,” katanya.

Menurut Faisal, menyalahkan pimpinan GAM, dalam hal ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wali Nanggroe, atas kericuhan tersebut merupakan penilaian yang kurang tepat.

Ia mengingatkan Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah baru berjalan sekitar sembilan bulan ketika Aceh dilanda bencana banjir besar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah Aceh harus memusatkan perhatian pada proses pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Di sisi lain, Faisal menilai pemerintah pusat hingga kini juga belum menyelesaikan proses pemulihan secara maksimal.

Hal itu terlihat dari pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur yang dinilainya belum berjalan optimal, termasuk pemulihan kondisi pangan masyarakat yang terdampak bencana.

“Pemerintahan Mualem-Dek Fad baru berjalan sembilan bulan, Aceh dilanda musibah besar,"

"Pemerintah Aceh lalu terfokus kepada pemulihan di 18 kabupaten/kota di Aceh. Sementara pemerintah pusat sampai saat ini belum bisa menyelesaikannya secara normal,” tambahnya.

Faisal berharap persoalan MoU Helsinki dan UUPA tidak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan antara pemerintah Aceh, pimpinan GAM, maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan dialog bersama antara para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh.

Dikutip dari : serambinews

PIDATO: SUARA HATI RAKYAT ACEH DAN MAKNA PERDAMAIAN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati para ulama, para Tgk, para tokoh masyarakat, para pemuda, dan seluruh rakyat Aceh yang saya cintai.

Hari ini, izinkan saya menyampaikan suara hati yang mungkin selama ini terpendam di dada rakyat Aceh.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin seharusnya menjadi renungan bagi kita semua. Ketika rakyat Aceh bangkit dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan Aceh, itu bukan semata-mata tentang kemarahan. Itu adalah tentang harga diri, martabat, keadilan, dan masa depan Aceh.

Kita harus mengingatkan baik kepada pemerintah NKRI dan kepada semua team Perunding perdamaian yang berhadir di Helsink, bahwa perdamaian yang sudah disepekati dan diperjuangkan di Aceh bukanlah perdamaian yang hanya tertulis di atas kertas. Perdamaian seharusnya menghadirkan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat rakyat Aceh.

Kalau dalam sebuah perdamaian masih terdengar suara tembakan, dan apabila suara itu sampai melukai rakyat Aceh, maka tentu kita harus bertanya:

Di manakah makna perdamaian itu?
Perdamaian tidak seharusnya membuat rakyat takut untuk menyampaikan suara hatinya.
Perdamaian tidak seharusnya dibangun dengan rasa takut.

Dan perdamaian tidak seharusnya menjadi sesuatu yang dirasakan berat sebelah.

Kami tidak menginginkan kekerasan. Kami tidak menginginkan pertikaian.

Kami tidak menginginkan Aceh kembali kepada masa-masa kelam.

Yang kami inginkan adalah keadilan, penghormatan, dan perdamaian yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh.

Karena itu, pada kesempatan ini, kita ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama dan para Tgk yang telah mengambil inisiatif untuk menyuarakan suara hati rakyat. Ketika masyarakat membutuhkan arah, para ulama hadir.

Ketika rakyat membutuhkan suara, para Tgk berdiri bersama masyarakat.

Semoga langkah ini menjadi jalan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat, damai, dan penuh kebijaksanaan.

Kepada seluruh rakyat Aceh, mari kita jaga persatuan.

Jangan mudah terprovokasi dan jangan membalas ketidakadilan dengan kekerasan, karena kita bangsa Aceh adalah bangsa yang tau kapan harus bertahan dan kapan harus melawan.

Mari kita buktikan bahwa rakyat Aceh mampu memperjuangkan hak dan martabatnya dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan persatuan yang kuat.

Aceh tidak membutuhkan lebih banyak luka.

Aceh membutuhkan keadilan.
Aceh membutuhkan kedamaian.
Aceh membutuhkan masa depan yang lebih baik.

Dan yang paling penting, perdamaian harus menjadi milik semua rakyat Aceh, bukan hanya milik sebagian pihak.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada para ulama, para Tgk, para tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Aceh dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian.
Mari kita rawat Aceh.

Mari kita jaga persaudaraan.
Mari kita perjuangkan Aceh dengan cara yang damai dan bermartabat. Aceh bukan tanah kebencian. Aceh adalah tanah yang menjunjung marwah dan kehormatan.

Dan perdamaian Aceh haruslah perdamaian yang adil, bermartabat, dan dirasakan oleh seluruh rakyatnya.

Akhir qalam…Allah bless you rakyat Aceh dimanapun anda berada.

Saya Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka

Johan Makmor

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

SEBUAH video yang beredar memperlihatkan ribuan massa mengejar sosok yang diduga merupakan aparat aparat keamanan setelah terdengar beberapa kali suara tembakan ke udara dalam kericuhan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.

Tembakan tersebut diduga dilakukan sebagai peringatan agar massa tidak semakin mendekat.

Namun, bukannya menjauh, sebagian massa justru terlihat bergerak mendekati dan mengejar ke arah sumber suara tembakan. Aksi tersebut menjadi perhatian warganet.

Sejumlah komentar menyebut warga Aceh dinilai sudah tidak asing dengan suara letusan senjata, mengingat Aceh pernah mengalami konflik bersenjata selama puluhan tahun. “Mungkin warga Aceh sudah tidak kaget dengan suara tembakan,” tulis salah satu netizen. Sementara komentar lainnya menyebut, “Sudah pernah 30 tahun hidup dalam konflik dan mendengarkan suara letusan senjata.”

Semua ada masanya

Benarkah ada monetisasi massal